INFORMASI BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK KE S1/D IV DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

         Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme guru, serta tuntutan jaman di tahun 2014 diharapkan semua guru sudah memiliki kualifikasi akademik ke S1/D -IV sesuai dengan bidang yang diampu untuk mencerdaskan anak bangsa penerus perjuangan para leluhur yang mulia.

Pada saat ini bagi meraka yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik ke S1/D-IV dan sedang melanjutkan pendidikan sesuai bidangnya Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah  mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 0196/D5.3/LL/2013 tetang bantuan Biaya Pendidikan S1/D-IV bagi guru SMK.

           Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada seluruh rekan guru untu dapat menginformasikan usulan daftar nama guru SMK yang sedang menempuh pendidikan S1/D-IV. Sehubungan hal tersebut mohon untuk memberikan tembusan usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai daftar infentarisir guru yang sedang melanjutkan dan yang menerima bantuan tersebut.

         Bagi rekan guru SMK Negeri dan Swasta dijajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tembusan berkas usulan ke Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.  

Adapun persyaratan bagi guru SMK yang akan diberi bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Bersetatus guru aktif pada SMK baik negeri maupun swasta dibuktikan dengan SK terakhir bagi PNS atau SK dari Yayawan bagi Non PNS (fotocopy SK)
2. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dibuktikan dengan print out NUPTK online diketahui Kepala Sekolah.
3. Belum mempunyai Ijazah S1/D-IV.
4. Mengajukan permohonan (sebagaimana terlampir dalam blog)
5. Surat ijin belajar dari Kepala Sekolah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Tidak sedang memperoleh beasiswa/bantuan pendidikan dari instansi/unit lain.
7. Program studi yang diambil sesuai dengan latar belakang pendidikan atau tugas yang diembannya.
8. Usia Maksimum 52 tahun pada saat pendaftaran.
9. Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan menempuh studi atau lulus seleksi dari Perguruan Tinggi.
10. Satu lembar copy ijazah terakhir dilegalisir sekolah asal.
11. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (terlampir).
12. Foto copy buku (Nomor Rekening) Bank atas nama Pribadi dan masih aktif.
13. Foto copy buku NPWP.
14. Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana terlampir.

Bagi guru SMK yang memenuhi persyaratan , permohonan dikirim ke alamat :

Subdit PTK SMK

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Kemendikbud Gedung D lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman - Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat Kode Post 10270

LAMPIRAN SE  Direktorat Jenderal Pendidikan MenengahNOMOR : 0196/D5.3/LL/2013

SUDAH SIAPKAH ANDA DENGAN KONSEKUENSI APLIKASI BARU PENDATAAN DIKDAS

SUDAH SIAPKAH GURU DENGAN KONSEKUENSI APLIKASI BARU PENDATAAN DIKDAS

PENYELESAIAN MASALAH TENAGA HONORER HARUS TETAP MENGACU PADA NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR (NSP) KEPEGAWAIAN

Jakarta-Humas BKN, Penyelesaian masalah tenaga honorer harus tetap mengacu pada Norma, Standar, dan Prosedur (NSP) Kepegawaian. Salah satu poin NSP Kepegawaian ini adalah tenaga honorer kategori I maupun kategori II harus memenuhi syarat dalam proses pemberkasan untuk dapat diangkat menjadi CPNS. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima DPRD Kabupaten Nias yang beraudiensi dengan Badan Kepeagwaian Negara (BKN) di ruang kerjanya di lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta. Kamis (6/12).

Lebih lanjut Tumpak mengatakan bahwa Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi CPNS diharapkan selesai tahun ini berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang sudah melalui uji publik. Di samping itu, harus dipahami bahwa tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) tidak otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini karena mereka yang dinyatakan MK masih harus memenuhi persyaratan pemberkasan menjadi CPNS.

Dijelaskan pula bahwa penyelesaian tenaga honorer kategori dua terkait dengani tenaga honorer kategori satu. Hal ini karena tenaga honorer kategori satu yang tidak memenuhi kriteria karena pembayaran gajinya berasal dari non-APBN/APBD, akan otomatis tercatat menjadi tenaga honorer kategori dua. Tenaga honorer kategori dua yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun 2014. Tenaga honorer kategori dua yang lulus ujian namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif tidak dapat dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS.

Tumpak Hutabarat menegaskan Pemerintah akan membuat kisi-kisi Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk soal tes bagi tenaga honorer kategori dua. Pembuatan soal yang mengacu pada kisi-kisi tersebut dan pengolahan nilai peserta dilakukan oleh konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN). Lebih lanjut ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan tes ini akan dilakukan pemeriksaaan kelengkapan administrasi, dan untuk dapat diangkat menjadi CPNS para tenaga honorer harus lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer K II. Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan instansi pusat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing, sedangkan untuk provinsi dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsinya. Ada pun penentuan kelulusan ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeMenPAN RB). (aman-tawur)

PP Honorer Jadi PNS Di Tenggat April

Info Jadul : Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu. Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR.

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

"Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor," tegas Taufik.

Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.

Proses pengangkatan tenaga honorer kategori II (honorer K2) menjadi CPNS , Uji Kompetensi Tenaga Honorer Kategori 2, Ajang Pembuktian Kualitas Honorer dan masih ada 16.245 Honorer K2 Belum Masuk Data Base

JAKARTA--Sebanyak 16.245 tenaga honorer kategori dua (K2) belum terekam atau belum masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hingga akhir November yang terekam baru 562.095 dari total 656.322 honorer K2.

Menurut Kepala BKN Eko Sutrisno, hanya honorer K2 yang masuk data base saja akan diproses. Dimulai dari tahap verifikasi dan validasi tahap pertama kemudian uji publik.

"BKN telah mencetak daftar nama tenaga honorer K2 per instansi sesuai SE MenPAN & RB Nomor 3 Tahun 2012 sejumlah 544.278 orang," kata Eko kepada JPNN, Jumat (14/12). LINK MENPAN

Mengapa hanya 544.278 dan bukan 562.095? Eko menjelaskan, karena 17.817 orang merupakan luncuran dari tenaga honorer kategori satu (K1). Luncuran tenaga honorer K1 ini karena sumber pembiayaan gajinya bukan berasal dari APBN/APBD.

"Untuk luncuran dari honorer K1 tidak perlu dicetak lagi daftar namanya, karena sudah ada. Bahkan mereka sudah diverifikasi dan validasi juga," ujarnya.

Adapun penyebaran data 544.278 honorer K2 itu terdiri atas, 54.760 orang merupakan honorer di 22 kementerian/lembaga dan 489.518 honorer di 492 daerah. Sedangkan luncuran honorer K1, sebanyak 5.945 orang adalah honorer di 15 kementerian/lembaga dan 11.872 orang tersebar di 136 daerah.

"Jadi total honorer pusat yang masuk data base BKN adalah 61.215 orang dan honorer daerah 501.390 orang," tandasnya.

Lantas kapan mereka diangkat CPNS? Eko mengatakan, pengangkatannya dilakukan bertahap 2013 dan 2014. Namun untuk tesnya dilakukan serentak pada 2013. (Esy/jpnn)

Proses pengangkatan tenaga honorer kategori II (honorer K2) menjadi CPNS

Proses pengangkatan tenaga honorer kategori II (honorer K2) menjadi CPNS sedikit-demi sedikit mulai terlihat arahnya. Proses pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi PNS akan dilaksanakan melalui sebuah mekanisme seleksi. Honorer K2 harus lolos uji kompetensi dasar dan uji kompetensi bidang untuk dapat diangkat menjadi CPNS. Saya secara pribadi akan mencoba menganalisa beberapa hal terkait tenaga honorer K2 ini.

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal pengangkatan honorer K2 ini diantaranya :

1. Tidak semua tenaga honorer K2 lolos verifikasi dan validasi oleh pihak Kemenpan dan BKN.

Dari jumlah tenaga honorer K2 yang didaftarkan oleh instansi pusat dan daerah sebanyak kurang lebih 600 ribu orang, lalu jumlahnya berkurang setelah perekaman data, nantinya yang lolos verifikasi dan validasi kurang lebih 530 ribu orang seperti yang tersirat saat Menpan memberikan sambutan dalam suatu acara di Aceh. Sumber Berita : Globe Journal

2. Tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang akan diselenggarakan sebelum penerimaan CPNS jalur umum.

Pelaksanaan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang akan diselenggarakan sebelum penerimaan CPNS jalur umum. Saya perkirakan tahapan-tahapan proses seleksi penerimaan CPNS jalur honorer K2 ini akan diselenggarakan pada medio juni-Agustus 2013. Untuk penerbitan NIP-nya saya perkirakan akan bersamaan waktunya dengan CPNS dari jalur umum yaitu sekitar bulan Desember 2013.

3. Akan banyak tenaga honorer K2 yang jatuh di tes kemampuan dasar.

Berkaca pada hasil tes kemampuan dasar peserta ujian CPNS jalur umum tahun 2012 dimana yang lolos passing grade hanya sekitar 35%, maka tenaga honorer K2 yang akan lolos passing grade kurang lebih sama yaitu sekitar 35% dari 530 ribu honorer K2 atau sekitar kurang lebih 185 ribu orang. Nah, sekitar 185 ribu orang inilah yang akan melaju kembali kebabak kedua mengikuti tes kemampuan bidang.

4. Tenaga honorer yang lolos tes kompetensi dasar kemungkinan besar lolos seleksi CPNS.

Tenaga honorer yang lolos tes kompetensi dasar boleh sedikit bernafas lega karena kemungkinan untuk dapat diangkat menjadi PNS menjadi semakin terbuka lebar dan saya perkirakan peluangnya adalah 85% untuk dapat diangkat menjadi PNS dengan pertimbangan bahwa disamping dari hasil nilai ujian tes kompetensi bidang, masih akan ditambah lagi dengan penilaian atas masa kerja tenaga honorer yang bersangkutan dan juga penilaian atasan tempat dimana tenaga honorer bekerja.

5. Tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi akan diangkat menjadi tenaga honorer daerah.

Tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi diwacanakan akan diangkat menjadi tenaga honorer daerah hingga masa pensiun dengan jumlah honor diatas UMP daerah yang bersangkutan dengan catatan daerah masih membutuhkan tenaganya.

6. Pengangkatan tenaga honorer K2 tetap harus sesuai dengan hasil analisa beban kerja, analisa jabatan dan proyeksi kebutuhan PNS 5 tahun kedepan.

Dalam pengangkatan tenaga honorer pejabat pembina kepegawaian harus tetap menyesuaikan dengan analisa beban kerja, analisa jabatan dan proyeksi postur PNS 5 tahun kedepan. Juga mempertimbangkan belanja pegawai dimana pemerintah telah membuat batasan bahwa instansi daerah yang boleh menerima PNS adalah daerah dengan belanja pegawai dibawah 50%. Jika pemerintah menetapkan peraturan ini dalam penerimaan PNS dari honorer K2 maka yang akan diserap oleh daerah menjadi PNS akan semakin sedikit karena daerah banyak yang mempunyai belanja pegawai diatas 50%.

7. Tenaga honorer K2 harus fokus untuk dapat lolos dari tes kompetensi dasar.

Tenaga honorer K2 harus fokus untuk dapat melewati passing grade atau ambang batas agar dapat lolos ke tahap selanjutnya. Analisa saya tambahan nilai sebagai penghargaan atas pengabdian dan masa kerja baru akan dipertimbangkan setelah tenaga honorer K2 melewati seleksi tes kemampuan bidang. Untuk itu tenaga honorer K2 harus benar-benar focus dulu untuk dapat melewati tahap pertama yaitu tes kemampuan dasar dengan cara mempelajari materi tes kemampuan dasar yang meliputi wawasan kebangsaan yang meliputi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu bhineka tunggal ika, UUD45, Pancasila dan NKRI, intelegensia umum meliputi tes bakat skolastik dan juga tes skala kematangan.

Saya pribadi berharap semoga pemerintah dapat mengangkat semua tenaga honorer kategori 2 menjadi PNS, jikalau toh tidak terangkat pada periode pemerintahan sekarang mungkin dapat dilanjutkan programnya mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS oleh periode pemerintahan baru berikutnya.

Tenaga Honorer yang masuk dalam kategori 2 diharapkan mempersiapkan kemampuan dirinya dalam menghadapi tatangan yang cukup berat nantinya akan bersaing dengan rekan-rekan seperjuangan untuk mendapatkan gelar CPNS jalur tenaga honorer.

Dalam hal ini BKN dan MENPAN mempersiapkan materi yang akan diujikan dalam kancah ujian kompetensi bagi tenaga honorer kategori 2. Dimana hasilnya nanti tenaga honorer harus siap menerima konsekwensi yang dia hasilkan sendiri melalui ajang mengasah kemampuan diri.

Kategori 2 pada pertengahan tahun 2013 direncanakan akan diselenggarakan ujian kompetensi bagi tenaga honorer kategori 2. Saat ini sejujurnya, ada beberapa pejabat pemerintahan dan sebagian masyarakat lewat statemen atau pernyataan di media ataupun sebagai pandangan pribadi yang tidak disampaikan ke khalayak umum bahwa kualitas tenaga honorer kategori 2 rendah dan tidak mempunyai kompetensi sama sekali. Hal ini terjadi karena menurut sebagian besar masyarakat tenaga honorer kategori 2 masuk menjadi tenaga honorer lewat jalur persaudaraan, pertemanan, kenalan, dan lain sebagainya dan tanpa melalui tes sama sekali.

Hal ini bisa juga benar untuk sebagian tenaga honorer namun tidak juga dapat digeneralisir. Karena ada juga dan bahkan banyak tenaga honorer yang melamar pekerjaan secara resmi dan tanpa ada yang membawa, murni berdasarkan ijazah dan pendidikan yang dimiliki.

Uji kompetensi inilah saatnya sebagai ajang pembuktian kepada masyarakat dan pemerintah tentang kualitas tenaga honorer kategori 2. Untuk itu tenaga honorer kategori 2 harus mempersiapkan diri mulai sekarang untuk menghadapi ujian kompetensi di tahun depan. Adapun materinya adalah kurang lebih :

Tes Persamaan Kata (Sinonim)

Tes Lawan Kata (Antonim)

Tes Padanan Hubungan Kata (Analogi)

Tes Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)

Tes Logika Kuantitatif (Penalaran)

Tes Penarikan Kesimpulan (Silogisme)

Test Toefl

Psycho Test

Bahasa Indonesia

Pancasila

Tata Negara

Sejarah Indonesia

Kebijaksanaan Pemerintah

Bahasa Inggris

Pemerintahan Propinsi, Kota, Kabupaten

Kemampuan bidang

Selamat berjuang untuk menggapai masa depan yang cerah dan gemilang. Persiapkan dengan membaca dan memahami seluruh materi yang akan digunakan sebagai uji kemampuan secara umum seperti uraian diatas.

Semoga bermanfaat.

SUMBER :

http://bkn.go.id

http://honorerk2.blogspot.com

www.jpnn.com/

http://cpnsindonesia.com/

PENCANANGAN CAR FREE DAY DI KABUPATEN KEBUMEN

Post By Admin MASDA

        Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan rapat koordinasi dengan semua jajaran Instansi yang ada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 yang dilaksanakan di ruang rapat Sekertaris Daerah Kabupaten Kebumen berkait pelaksanaan CAR FREE DAY. Diharapkan suluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung acara CAR FREE DAY pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 yang dilaksanakan di Alun-alun Kebumen dengan berpakaian olah raga.

          Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen menghimbau kepada seluruh warga sekolah dan warga UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan se Kabupaten Kebumen untuk menugaskan/menghadiri acara CAR FREE DAY. Sesuai surat Nomor 054.2/4 tanggal 02 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga unit kecamatan, Kepala SLTP se kabupaten Kebumen, Kepada Kepala SLTA se kabupaten kebumen.
         Surat edaran tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga di tanda tangani oleh Ibu Dra. Dyah Woro Palupi
          Kegiatan tersebut terdapat refisi ulang berkait dengan hari pelaksanaan yaitu dilakanakan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013, sedangkan waktu dan tempat pelaksanaan tetap.


Surat Edaran Terlampir : Unduh
                                       Unduh revisian

             

KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Post By Masda
Jum'at, 28 Desember 2012

Pengertian Kenaikan Pangkat  bagi PNS
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
Kenaikan Pangkat ada dua macam yaitu :
1. Kenaikan Pangkat Biasa yang diberikan kepada PNS jabatan fungsional (Guru) secara berkala sesuai peraturan.
2. Kenaikan Pangkat Reguler yang diberikan kepada PNS jabatan struktural (Pejabat dan staf pada instansi pemerintah)

Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan, antara lain:

a. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu,

b. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabtan fugnsional tertentu,

c. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang Dipekerjakan (DPK)/Diperbantukan(DPB) secfara penuh diliar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Dasar hukum kenaikan pangkat PNS antara lain:

1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok    kepegawaian
2. PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
3. PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
4. kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNs jo PP No. 12 Tahun 2002
5. Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS

INFORMASI PENANDATANGANAN LPJ TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU WIYATA BHAKTI TAHUN 2012

Date Rabu, 26 Januari 2012

Type By MASDA

       Berkait dengan telah dicairkan dana tunjangan pendidik guru wiyata bhakti  yaitu Tunjangan Fungsional Guru Wiyata Bhakti  Tahun 2012  periode bulan Juli – Desember 2012 dan Januari –Desember 2012 Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengharap kehadirannya untuk menandatangani LPJ Tunjangan Fungsional Guru Wiyata Bhakti tahun 2012 sebagaimana terlampir Surat Undangan Nomor 900/6815 tanggal 26 Desember 2012.

       Peserta yang menandatangani adalah bagi penerima tunjangan fungsional guru wiyata bhakti periode Januari – Juni 2012, sedang daftar nama tidak bisa kami sampaikan. Diharapkan yang bersangkutan dapat mengkonfirmasi langsung ke Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan cp Saudari Isti Komariyah SST melalui pesawat telephone (0287) 381447 pesawat extention 205

LINK SURAT
LINK Lampiran

Pengertian dan Dasar Hukum Ijin Belajar

Pengertian dan Dasar Hukum Ijin Belajar

Sistem Pembinaan karier pegawai pada hakekatnya adalah suatu upaya sistematik, terencana yang mencakup struktur dan proses yang menghasilkan keselarasan antara kopetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. Pegawai dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal, disisi lain organisasi harus dapat mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk menciptakan sistem pembinaan karier pegawai, perlu disusun suatu pola karier pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan misi organisasi dalam mendukung karier pegawai sesuai dengan pengembangan manajemen kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri, harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD).

Mengapa Perlu Izin Belajar ?

Izin Belajar dimaksudkan sebagai Pembinaan Disiplin karena :

• Kegiatan belajar/menuntut ilmu adalah atas kemauan dan untuk kepentingan pribadi PNS yang bersangkutan, sehingga kegiatan belajar dilakukan setelah jam kerja dinas dan dilakukan tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan,.

• Apabila PNS yang bersangkutan telah lulus dan memperoleh ijazah/STTB, maka tidak dengan sendirinya dapat diusulkan kenaikan pangkat berdasarkan penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bukan hak, oleh karena itu hanya dapat diberikan apabila sejalan dengan kebutuhan organisasi / formasi.

D A S A R

1.  Kegiatan belajar/menuntut ilmu adalah atas kemauan dan untuk kepentingan  pribadi

2.    Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

4.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892 / 808/SJ tanggal 9 Januari 1990 perihal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

5.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tetang Keniakan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6.   Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.2/14445 tanggal 13 April 1991 perihal Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Belajar Bagai Pegawai Negeri;

7. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 17 tahun 2002 tentang Pengakuan Penggunaan Gelar Akademik/Kesarjanaan dalam Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

8.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawaian Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

9.   Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas        Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS

10. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 892/07/2004 tanggal 3 April 2004 Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil.

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil,

12. Surat Bupati Kebumen Nomor 800 / 01/2005 tanggal 1 Januari 2005 perihal Petunjuk Teknis Kenaikan Pangkat  Penyesuaian Ijazah bagi PNS

13. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005 larangan pendidikan kelas jauh;

14. Surat edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada seluruh Rektor Perguruan Tinggi Swasta dan Koordinator Kopertis Wilayah I-IX, mengenai Edaran Tentang Larangan Kelas Jauh/Kelas Sabtu-Minggu,

15. Peraturan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domosili Perguruan Tinggi

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

PERSYARATAN

Izin belajar diberikan dengan persyaratan :

1.  Berstatus sebagai PNS dg masa kerja minimal 2 (dua) tahun sebagai PNS. 

2.  Pengecualian untuk ketentuan pada point 1 tersebut di atas yaitu : 

2.1. Bagi CPNS/PNS guru : 

2.1.1. CPNS Guru dengan ijazah terakhir SPG, SGO, PGA, D.II atau D.III dapat diberikan izin belajar ke jenjang D.IV atau S1 yang linier dengan pendidikan sebelumnya. 

2.1.2. PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru dengan basic pendidikan terakhir SPGTK/SPG/SGO/PGA atau SMTA Kejuruan, D.II dan D.III, dapat diberikan izin belajar ke jenjang D.IV atau S1 yang linier dengan pendidikan sebelumnya. 

2.2. PNS yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) 

2.2.1. Bagi Sekdes yang diangkat sebagai PNS dengan ijazah terakhir di bawah SLTA/yang sederajat, dapat diberikan izin belajar ke jenjang penyetaraan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

2.2.2. Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Sekdes dengan ijazah terakhir di bawah SLTA/yang sederajat, dapat diberikan izin belajar ke jenjang penyetaraan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Sekdes. 

  3.   Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan /DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik; 

  4.  Tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 

  5.  Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 

  6.  PNS belum berstatus sebagai siswa/mahasiswa; 

  7.  Bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan tupoksi jabatan pada SKPD yang bersangkutan. Ketentuan ini berlaku bagi : 

      7.1. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum; 

      7.2. PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru SD; 

  8.  Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan basic pendidikan terakhir. Ketentuan ini berlaku bagi : 

      8.1. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 

      8.2. PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru Mata Pelajaran; 

  9.  Jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah/kuliah wajar/terjangkau (logis); 

10.  Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka dan Universitas/Perguruan Tinggi lain yang mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ); 

11.  Program pendidikan yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi pendidikan; 

12.  Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; 

13.  Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; 

14.  Izin belajar diajukan pada saat akan studi, setelah mendapatkan tempat studi dan sebelum kegiatan akademik berlangsung

15.  Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 

16.  Akreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi tempat studi minimal B; 

TATA CARA PERMOHONAN IZIN BELAJAR

1.  Sebelum mendaftar pada sekolah/universitas, PNS yang dapat memenuhi persyaratan wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Bupati Kebumen melalui Pimpinan SKPD/Unit Kerja atau Izin belajar diajukan pada saat akan studi, setelah mendapatkan tempat studi dan sebelum kegiatan akademik berlangsung.

2. Setelah mendapat persetujuan pimpinan unit kerja, dengan rekomendasi / pengantar dari pimpinan unit kerja mengajukan izin belajar kepada Rektor

3. Surat Izin Belajar tidak akan diterbitkan apabila permohonannya diajukan setelah PNS yang bersangkutan telah mendaftar pada sekolah atau Lembaga Pendidikan Tinggi

4. Lampiran permohonan izin belajar meliputi :

a.      Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

b.      Fotocopy DRH dan DP3 terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

c.      Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

d.  Surat Keterangan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi PNS yang bersangkutan dari Pimpinan SKPD.

e.      Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Pimpinan SKPD.

f.        Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti.

5.  Pimpinan SKPD/Unit Kerja dapat menyetujui atau menolak atas permohonan izin belajar tersebut.

6.  Apabila menyetujui, Pimpinan SKPD/Unit Kerja menindaklanjuti dengan membuat rekomendasi dan berkewajiban meneruskannya dengan surat pengantar kepada :

·    Bupati Kebumen Cq. Sekda Kabupaten Kebumen tembusan Kepala BKD Kabupaten Kebumen untuk izin belajar ke jenjang Penyetaraan, Diploma dan Sarjana (S1).

·     Bupati Kebumen tembusan Kepala BKD Kabupaten Kebumen untuk izin belajar ke jenjang S2 ke atas.

7.   Bagi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi permohonan izin belajar dari PNS yang berada di wilayah kerjanya yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Uper, D.I, D.II, D.III, D.IV dan S1 ( Sarjana).

8.   Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan jenjang Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) harus melalui pertimbangan Baperjakat.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Kewajiban

Kewajiban PNS yang memperoleh Izin Belajar meliputi :

1.      Melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada SKPD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja.

2.      Menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Pimpinan SKPD/Unit kerjanya masing-masing.

3.      Menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Pimpinan SKPD/ Unit Kerjanya masing-masing disertai fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

4.      Mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak

PNS yang memperoleh izin belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

PNS yang tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980.

Izin belajar akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

Bagi PNS yang sudah terlanjur mendaftar/menempuh pendidikan pada suatu Lembaga Pendidikan dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin belajar namun belum mengajukan permohonannya, maka diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan izin belajar

 

Sumber :

http://pojokpnsku.blogspot.com

https://bkn.go.id

http://dirjendikti.go.id

http://kotawaringinbaratkab.go.id/